Serah Terima 87 Kapal Perikanan

Mengingat Keadaan Umum Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% Laut dan 4% daratan maka dengan ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Percepatan Pembangunan Perikanan untuk masyarakat pesisir dengan melakukan Penambahan Armada berupa Kapal Perikanan untuk pengembangan Sektor Perikanan Tangkap.
Pemerintah Provinsi Kepri menerima bantuan 87 kapal perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bantuan kapal perikanan ini terdiri atas 45 unit kapal perikanan 2 GT, 30 unit kapal perikanan 5 GT, 7 unit kapal perikanan 30 GT.
Selain itu, pemerintah Provinsi Kepri juga mendapat bantuan 2 unit kapal fiber dan 5 unit kapal kayu lengkap dengan peralatan tangkapnya. KKP juga mengucurkan bantuan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya hingga Rp1,365.000.000, bantuan dua paket modal usaha berbasis kelompok masyarakat senilai Rp150 juta dan bantuan PUMP Perikanan Tangkap sebesar Rp2 miliar kepada nelayan di Provinsi Kepri.
Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutarjo dalam peresmian unit pengolahan ikan (UPI) PT. Mandra Guna Gema Sejati di kantor pelabuhan terpadu Pelabuhan Perikanan Barelang, Minggu (29/1). Kepada masyarakat nelayan penerima bantuan, Sharif berpesan agar dapat memberikan laporan ke pemerintah daerah masing-masing, agar bantuan yang diberikan dapat dievaluasi.
 "Diharapkan penerima bantuan selalu memberikan laporan, sehingga pemerintah daerah bisa mengevaluasi," ujarnya.
Menurut Sharif, terdapat dua program PUMP yang diluncurkan KKP, yakni PUMP Perikanan Tangkap dan PUMP Perikanan Budidaya. Bantuan sebesar Rp2 miliar yang diberikan bagi PUMP Perikanan Tangkap, dibagikan kepada 20 kelompok usaha bersama (KUB), yang masing-masing kelompok mendapat bantuan sebesar Rp100 juta.
Sedangkan bantuan sebesar Rp1.365.000.000 yang dikucurkan untuk PUMP Perikanan Budidaya, dibagikan kepada 21 KUB yang ada di Kepri. Saat ini, terdapat sebanyak 49 KUB yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Kepri.
Pelaksanaan PUMP berbasis perikanan budidaya ditujukan untuk memacu produksi perikanan budidaya. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha perikanan budidaya.
"Melalui bantuan kapal dan dana, diharapkan dapat meningkatkan produksi, nilai produksi, pendapatan. Serta menumbuhkan wirausaha kelompok agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan dapat memperluas pasar," ujarnya.
Dihadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Provinsi Kepri menyatakan bahwa potensi hasil kelautan di Provinsi Kepri sangat besar. Dan jika mampu lebih dikembangkan lagi, akan menambah kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan kelautan nasional.
Untuk mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Kepri, lanjut Sani, pihaknya melakukan dua langkah yang dinilainya strategis. Yakni pembangunan yang dilakukan di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dengan payung hukumnya Free Trade Zone (FTZ). Serta pembangunan yang ditumbuhkembangkan di Kabupaten dengan potensi tumbuh kembangnya sektor kelautan, yaitu Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga.
"Ketiga kawasan ini perlu ditumbuhkembangkan potensi kelautannya, seperti untuk wisata bahari dan lainnya," ujarnya.
Untuk menumbuhkembangkan pembangunan kelautan di kawasan tersebut, ada tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah. Diantaranya produktifitas, pengembangan potensi kelautan agar memberi nilai tambah dan pengembangan potensi wisata bahari.
 Salah satu potensi wisata bahari yang akan dikembangkan tersebut adalah pembangunan kepariwisataan di Pulau Bawah, Anambas. Yang dinilai memiliki keindahan alam yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

 Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan sesuai harapan dan Aset yang telah diberikan kepada penerima bantuan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat turut serta untuk meningkatkan perekonomian bangsa khususnya Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.