DKP PROVINSI KEPRI KEMBANGKAN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN MELALUI WEBSITE

Postingan ini saya ambil dari Batamtoday.com dimana Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Riau yang bertemakan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan Sistem WEB. singkat cerita diharapkan Jangkauan Informasi di sektor kelautan dan perikanan dapat di terima oleh masyarakat dengan lebih Cepat dan Akurat. Mudah-mudahan bermanfaat gan........

TANJUNGPINANG, batamtoday - Provinsi Kepri sebagai provinsi kelautan dengan panjang pantai yang mencapai 2.300 kilometer dan memiliki 96 persen wilayah perairan laut, akan melakukan pengembangan sistem kelautan dan perikanan berbasis web dalam mengelola dan memaksimalkan sumber daya alam kelautan di Provinsi Kepri. 
esarnya potensi kelautan tersebut, akan dicoba digarap oleh Pemerintah Provinsi Kepri, melalui program peningakatan Sumber Daya Manusia dan pendampingan dari pemerintah pada nelayan pesisir berbasis teknologi.
Demikian terungkap dalam acara sosialisasi hasil kajian potensi sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri dan kawasan strategis Provinsi Kepulauan Riau di Kabupaten Anambas yang dihadiri, mantan menteri Kelauatan Rohmin Dahuri, serta sejumlah ahli kelautan lainnya, berlangsung di Hotel Aston, Tanjungpinang, Selasa (31/1/2012). 
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, Amir Faisal mengatakan bahwa pihaknya saat ini telah melakukan kajian potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang nantinya akan dapat dipergunakan untuk merumuskan perencanaan pembangunan khususnya di bidang kelautan dan perikanan.
Sementara itu, mantan Menteri Kelautan Rokhmin Dahuri yang juga sebagai staf Khusus Gubernur Kepri, mengatakan Pemerintah Provinsi Kepri saat ini akan mencoba mengembangkan sistem kelautan dan perikanan di Provinsi Kepri dengan komputerisasi berbasis web. 
Dengan sistem komputerisasi dan web ini, kata Rokhmin, Kepri akan dapat merencanakan sistem pembangunan kelautan secara lengkap dan sekaligus menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki sistem kelautan-perikanan yang menggunakan komputerisasi paling lengkap.
“Kalau selama ini, perencanaan pengelolaan kelautan yang dilaksanakan, masih menggunakan feeling (menduga-menduga) saja. Tapi dengan adanya sistem komputerisasi ini, diharapkan akan dapat melihat persediaan stok ikan di laut, hingga perencanaan pembangunan lainnya,” jelas Rokhmin Dahuri.
Di tempat yang sama, Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi Kepri Suhajar Diantoro mewakili Gubernur Kepri mengatakan dalam pelaksanaan program pembangunanya, dalam lima tahun ke depan, Provinsi Kepri akan fokus pada pelaksanaan pembangunan di sektor kelautan. 
“Hal ini juga sudah kita tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap kedua Provinsi Kepri, khusus dalam pengelolaan dan pengembangan bidang kelautan,” kata Suhajar.
Pelaksanan pembangunan sektor kelauatan ini, sambung Suhajar, dilatarbelakangi dengan visi dan misi gubernur serta niat Pemprov dalam meningkatkan pemasukan PAD dari sektor kelautan. 
"Selama ini, sumbangan pemasukan dari sektor kelautan masih di bawah 3,5 persen dari Rp6,7 triliun total PDRB Kepri, dari total PDRB tersebut, sektor kelautan dan perikanan hanya menyumbang di bawah 3 persen. Dengan rencana dan tekat ini, Gubernur berharap sumbangan dari sektor perikanan ini bisa di atas pemasukan saat ini,” tegas Suhajar.

         

Serah Terima 87 Kapal Perikanan

Mengingat Keadaan Umum Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 96% Laut dan 4% daratan maka dengan ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melakukan Percepatan Pembangunan Perikanan untuk masyarakat pesisir dengan melakukan Penambahan Armada berupa Kapal Perikanan untuk pengembangan Sektor Perikanan Tangkap.
Pemerintah Provinsi Kepri menerima bantuan 87 kapal perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Bantuan kapal perikanan ini terdiri atas 45 unit kapal perikanan 2 GT, 30 unit kapal perikanan 5 GT, 7 unit kapal perikanan 30 GT.
Selain itu, pemerintah Provinsi Kepri juga mendapat bantuan 2 unit kapal fiber dan 5 unit kapal kayu lengkap dengan peralatan tangkapnya. KKP juga mengucurkan bantuan pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya hingga Rp1,365.000.000, bantuan dua paket modal usaha berbasis kelompok masyarakat senilai Rp150 juta dan bantuan PUMP Perikanan Tangkap sebesar Rp2 miliar kepada nelayan di Provinsi Kepri.
Bantuan diserahkan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutarjo dalam peresmian unit pengolahan ikan (UPI) PT. Mandra Guna Gema Sejati di kantor pelabuhan terpadu Pelabuhan Perikanan Barelang, Minggu (29/1). Kepada masyarakat nelayan penerima bantuan, Sharif berpesan agar dapat memberikan laporan ke pemerintah daerah masing-masing, agar bantuan yang diberikan dapat dievaluasi.
 "Diharapkan penerima bantuan selalu memberikan laporan, sehingga pemerintah daerah bisa mengevaluasi," ujarnya.
Menurut Sharif, terdapat dua program PUMP yang diluncurkan KKP, yakni PUMP Perikanan Tangkap dan PUMP Perikanan Budidaya. Bantuan sebesar Rp2 miliar yang diberikan bagi PUMP Perikanan Tangkap, dibagikan kepada 20 kelompok usaha bersama (KUB), yang masing-masing kelompok mendapat bantuan sebesar Rp100 juta.
Sedangkan bantuan sebesar Rp1.365.000.000 yang dikucurkan untuk PUMP Perikanan Budidaya, dibagikan kepada 21 KUB yang ada di Kepri. Saat ini, terdapat sebanyak 49 KUB yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Kepri.
Pelaksanaan PUMP berbasis perikanan budidaya ditujukan untuk memacu produksi perikanan budidaya. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan usaha perikanan budidaya.
"Melalui bantuan kapal dan dana, diharapkan dapat meningkatkan produksi, nilai produksi, pendapatan. Serta menumbuhkan wirausaha kelompok agar dapat menghasilkan produk bernilai tambah dan dapat memperluas pasar," ujarnya.
Dihadapan Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur Provinsi Kepri menyatakan bahwa potensi hasil kelautan di Provinsi Kepri sangat besar. Dan jika mampu lebih dikembangkan lagi, akan menambah kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan kelautan nasional.
Untuk mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Kepri, lanjut Sani, pihaknya melakukan dua langkah yang dinilainya strategis. Yakni pembangunan yang dilakukan di kawasan Batam, Bintan dan Karimun (BBK) dengan payung hukumnya Free Trade Zone (FTZ). Serta pembangunan yang ditumbuhkembangkan di Kabupaten dengan potensi tumbuh kembangnya sektor kelautan, yaitu Kabupaten Natuna, Anambas dan Lingga.
"Ketiga kawasan ini perlu ditumbuhkembangkan potensi kelautannya, seperti untuk wisata bahari dan lainnya," ujarnya.
Untuk menumbuhkembangkan pembangunan kelautan di kawasan tersebut, ada tiga langkah yang akan dilakukan pemerintah daerah. Diantaranya produktifitas, pengembangan potensi kelautan agar memberi nilai tambah dan pengembangan potensi wisata bahari.
 Salah satu potensi wisata bahari yang akan dikembangkan tersebut adalah pembangunan kepariwisataan di Pulau Bawah, Anambas. Yang dinilai memiliki keindahan alam yang luar biasa dan bisa dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah.

 Mudah-mudahan apa yang telah diupayakan dalam rangka membangun sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan sesuai harapan dan Aset yang telah diberikan kepada penerima bantuan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat turut serta untuk meningkatkan perekonomian bangsa khususnya Wilayah Provinsi Kepulauan Riau.